Industri Gula Jadi Perdebatan, BKPM Usul Dibuka 100% ke Asing
Jakarta, CNN Indonesia — Dalam pembahasan revisi Daftar negatif Investasi (DNI) terdapat 36 bidang usaha di sektor perindustrian yang dievaluasi dan tiga bidang usaha baru diusulkan Kementerian Perindustrian diatur lebih lanjut.
Salah satu bidang usaha yang menjadi perdebatan lintas kementerian dan lembaga dalam rapat koordinasi terakhir pada 20 Januari 2016 adalah soal porsi penguasaan asing di industri gula pasir.
Kementerian Pertanian dalam rapat tersebut meminta agar porsi investasi asing di industri gula pasir dikurangi, dari saat ini maksimal 95 persen menjadi 49 persen.
Namun, Badan koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merekomendasikan agar bidang usaha tersebut dibuka sepenuhnya (100 persen) bagi pemodal asing.
Alasan BKPM meliberalisasi industri gula pasir adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dalam beleid tersebut, pananaman modal di bidang usaha perkebunan tebu dan industri gula wajib melakukan kemitraan dengan inti plasma sebesar 30 persen.
Sementara itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan tiga bidang usaha baru diatur lebih lanjut dalam revisi DNI. Ketiga bidang usaha tersebut adalah industri lokomotif dan gebong kereta, industri berbasis sumber daya air, dan industri peralatan rumah tangga seperti blender, mixer, juicer, mesin cuci, dan lemari es.
Khusus untuk industri lokomotif dan gerbing kereta, Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya kemitraan antara pemodal asing dan domestik, yang diimbangi dengan pemberian insentif yang memadai. Hal ini sejalan dengan saran BKPM agar bidang usaha ini dibuka bagi investasi asing.
Sementara untuk industri berbasis sumber daya air, kementerian dan lembaga terkait memilih untuk menunggu terbit Peraturan Pemerintah tentang Sumber Daya Air yang baru sebagai acuan.
Lalu yang terakhir, industri peralatan rumah tangga diusulkan agar ditutup bagi pemodal asing, khususnya untuk industri elektronik yang menggunakan teknologi rendah.
Dalam prosesnya, pemerintah memilih untuk tidak mengatur lebih lanjut bidang usaha ini.
Semua itu terungkap dalam dokumen rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang berlangsung pada 20 Januari 2016 di kantor Kementerian Koordinasi bidang Perekonomian, Jakarta.
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi tingkat menteri pada 12 Januari 2015 disepakati bahwa perubahan DNI hanya mengacu pada 16 sektor dan bidang usaha dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan untuk Penanaman Modal.
Untuk pengajuan bidang usaha baru, kementerian atau lembaga harus melakukan studi mendalam dengan standar besaran saham ditentukan 49 persen, 67 persen, dan 100 persen.
“Pada dasarnya usulan perubahan mesti lebih terbuka dan lebih longgar persyaratannya, sedangkan yang lebih restriktif hanya dikarenakan penetapan dalamn UU,” tulis dokumen rapat koordinasi tingkat menteri, yang diterima CNNindonesia.com, Selasa (26/1).(ags/gen)
About Post Author
